Dana sebesar itu menurut Pemprov Jabar sangat besar terlebih untuk sekali menggelar pemilihan baik dalam satu putaran maupun dua putaran. Anggaran sebesar itu hampir sama dengan anggaran PON (Pekan Olahraga Nasional) yang akan diselenggarakan oleh Pemprov Jabar tahun ini 2016. Bila seluruh biaya Pilgub Jabar 2018 ditanggung dari APBD Provinsi, Pemprov mengaku berat. Karenanya Pemprov meminta agar pemerintah pusat membantu pembiayaan pelaksanaan Pilgub Jabar 2018.
"Ajuan Pilgub Rp 3 triliun," kata Wagub Jabar, Deddy Mizwar seperti dikutip dari Merdeka.Com, pada Rabu (11/5/2016).
Dia mencontohkan untuk pelaksanaan PON 2016 yang biayanya juga dibantu oleh pemerintah pusat. Makanya tak salah bila pelaksanaan Pilgub Jabar 2018 mesti dibantu pemerintah pusat agar terlaksana.
"Untuk PON saja harus Rp 3,1 triliun. Saya sependapat itu harus didukung APBN," kata Deddy.
Usulan biaya Pilkada Gubernur Jabar 2018 sendiri dua kali lipat biaya pelaksanaan Pilgub Jabar 2013 lalu. Tahun 2013 lalu Pilgub Jabar 2013 menghabiskan biaya hinga Rp 1,3 triliun untuk dua putaran. Sedangkan di Pilkada Gubernur Jabar 2018 estimasi biaya yang diusulkan mencapai Rp 3 triliun.
Rincian biaya kebutuhan Pilkada Gubernur Jabar 2018 ini yaitu untuk pelaksanaan Pilgub sendiri, pengadaan alat peraga kampanye, surat suara, alat tulis kantor hingga biaya lainnya.
Dia berusaha untuk menarik anggaran dari pusat untuk mendapatkan biaya tambahan dari pemerintah pusat pada pelaksanaan Pilkada Gubernur Jabar 2018. Pasalnya bila hanya mengandalkan APBD provinsi, Pemprov Jabar mengaku keberatan.
"Kita rencanakan bagaimana APBN masuk plus APBD. Itu harus evaluasi, bagaimana pusat turut membiayai itu. Provinsi berat," jelasnya.
Bila dipaksakan, menurut Deddy Pemprov Jabar akan sangat kerepotan atau bahkan mengganggu program pembangunan lainnya. Sehingga usulan bantuan anggaran Pilkada Gubernur Jabar dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat.
"Kalau segitu besar punya dampak ke pembangunan lain," pungkas Deddy.
Comments
Post a Comment