Pilkada Jabar 2018. Tujuh (7) daerah di Jabar rawan praktik politik uang saat Pilkada serentak tahun 2015. Tujuh daerah yang ikut menggelar Pilkada serentak 2015 ini mendapat nilai indek kerawanan money politic paling tinggi. Bisa diartikan dari Delapan daerah Jabar yang ikut serta Pilkada serentak 2015, hanya satu daerah yang kerawanan politik uangnya paling kecil dibandingkan daerah lain.
Seperti dikuti Republika, Jumat (16/10/2015) diperoleh dari data indeks politik uang yang dirilis Badan Pengawas Pemilus RI (Bawaslu RI). Berikut ini ketujuh daerah yang rawan politik uang pada Pilkada serentak 2015.
1. Kabupaten Tasikmalaya (3,00),
2. Kabupaten Karawang (4,00),
3. Kabupaten Sukabumi (3,50),
4. Kabupaten Cianjur (4,00),
5. Kabupaten Pangandaran (4,00),
6. Kabupaten Indramayu (2,50), dan
7. Kota Depok (3,00)
Bawaslu mencatat dari tujuh daerah Jabar yang rawan tindak politik uang saat Pilkada 2015 digelar adalah Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur disebut sangat rawan politik uang lantaran berdasarkan indek kerawanan politik uang dari hasil Pemilu 2014 lalu sangat tinggi. Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto mengatakan dari delapan daerah yang ikut Pilkada serentak 2015, Kabupaten Cianjur paling rawan terjadi tindak politik uang.
"Cianjur daerah yang sangat rawan Money Politic," kata Harminus.
Dari data indeks kerawanan politik yang dibuat Bawaslu maka sepatutnya penyelenggara dan masyarakat harus mewaspadai tindakan yang mungkin menjurus pada politik uang di Pilkada 2015 Jabar pada Rabu 9 Desember 2015. Tentunya upaya yang dilakukan mekan politik uang dengan melakukan pendekatan administratif dan sosialisasi menolak politik uang.
"Kami harus mencegah tindakan terstruktur masif," katanya.
Dari sebanyak 27 kabupaten dan kota di Jabar menurut Harminus hanya Kabupaten Bandung yang indek kerawanan politiknya paling rendah. Kabupaten Bandung hanya indek politik uang sekitar 2,00.
Serentak tolak politik uang di Pilkada Jabar 2015. Sedikitnya ada 8 kabupaten/kota di Jabar yang pada tahun 2015 ini menyelenggarakan Pilkada serentak pada Rabu, 9 Desember 2015. Sebelum helatan Pilkada benar benar dimulai banyak kalangan menyuarakan menolak paraktik politik uang dan mengawasi kemungkinan terjadinya politik uang (money politic).
Seperti dikutip dari MetroTv.com, Wakil Kepolisian Daerah Jabar Brigjen Pol M Taufik yang menghimbau seluruh masyarakat yang tahun ini daerahnya menyelenggarakan Pilkada serentak 2015 agar tidak tergiur politik uang. Begitupun kepada calon Kepala Daerah agar tidak melakukan tindak pelanggaran pemilu khususnya dalam ranah praktik politik uang.
"Jangan sampai terpengaruh dengan iming-iming mie instan 2 bungkus dan beras 1 liter," tuturnya M Taufik di Bandung, Selasa (10/11/2015).
Lanjut menurut Wakapolda, masyarakat berhak menentukan nasib masa depan daerahnya untuk lima tahuyn kedepan. Jangan sampai masyarakat salah memilih karena nanti yang rugi dan kecewa masyarakat juga. Yang menjadi hal penting jangan sampai politik uang mempengaruhi pilihan masyarakat.
"Kalau sampai salah pilih yang rugi masyarakat," katanya.
Selain itu ia pun menghimbau agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan tertib kondusif dan tetap aman. Pihaknya sudah melihat betul ada potensi rawan konflik Pilkada di daerah-daerah tertentu yang selama ini diantisipasi pihak kepolisi. Dengan tujuan pelaksanaan Pilkada menjadi cerminan terselenggaranya demokrasi yang baik.
“Ada perusakan baliho di Garut dan terjadinya pelemparan terhadap salah satu cabup (Calon Bupati), di Pangandaran,” jelasnya.
Sementara itu di Kabupaten Sukabumi Jabar diketahui puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan demonstrasi dan kampanye menolak politik uang selama pelaksanaan Pilkada berlangsung. Demo mahasiswa yang dilakukan Jum'at (4/12/2015) di Jalan Siliwangi Palabuhanratu, membentangkan alat kampanye dan teatrikal menolak politik uang sebagai kesadaran dalam berpolitik. Sikap HMI Kabupaten Sukabumi sendiri jelas yaitu menolak politik uang selama Pilkada berlangsung, tak lupa HMI juga mengajak (PNS) agar tetap netral.
“Kita harus menyepakati tolak money politik karena akan membawa kehancuran," kata koordinator aksi HMI.
HMI sendiri akan mengawal proses demokrasi yang berjalan di daerahnya sebagai wujud demokrasi yang baik. Karena Pilkada menjadi awal proses demokrasi di daerah maka harus dijaga tetap sesuai aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum).
“Kami akan terus mengawal proses demokrasi pada pilkada ini,” tegasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid juga mengkampanyekan agar masyarakat tidak ikut terjerumus dalam putaran money politik. Tentunya dengan harapan demokrasi di Kota Depok berjalan sesuai peraturan dan adil bagi siapapun calon kepala daerahnya.
"Siapa pun yang yang melakukan money politics, tangkap. Tapi jangan digebuki. Laporkan saja ke Panwaslu," tutur Hidayat Nur Wahid, Jumat (4/12/2015).
Himabuan juga dilayangkan Hidayat Nur Wahid kepada penyelenggara Pilkada Kota Depok agar tetap menjalankan peraturan KPU dan tidak curang. Termasuk bila ada calon kepala daerah yang menggunakan politik uang agar ditindak sebagaimana aturan yang berlaku dalam Pilkada.
"Foto dan laporkan mereka yang melakukan politik uang," timpalnya.
Lanjutnya ia akan memberi hadiah kepada siapa saja yang berani melaporkan tindak politik uang dalam pelaksanaan Pilkada Kota Depok yang akan digelar serentak pada Rabu 9 Desember 2015. Tujuannya jelas Hidayat Nur Wahid tidak ingin Pilkada dicederai oleh tindakan yang merugikan demokrasi, bangsa juga masyarakat Kota Depok.
"Sepuluh orang pelapor pertama akan saya beri hadiah," ujar kader PKS.
Comments
Post a Comment