Jabar1.ID | Tokoh Kahmi Dorong Dedi Mulyadi Maju Pilgub Jabar 2018, Tokoh Korp Alumi HMI (Kahmi) Jawa Barat mulai serius memberikan pernyataan dukungan kepada Ketua Kahmi Jawa Barat yang juga Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi untuk maju di Pilkada Jabar 2018.
Tokoh Kahmi Jawa Barat yang kini berada di Kabinet Kerja Kerja Kerja Presiden Joko Widodo yaitu, Harry Azhar Azis Ketua BPK RI dan Yuddy Chrisnandi Menteri PAN RB melontarkan pernyataan yang berbau politis dan memang wajar sebagai sesama Korp HMI.Baik Harry maupun Yuddy sama-sama ingin ada tokoh Kahmi bisa menduduki posisi strategis di Jawa Barat melalui Pilgub Jabar 2018.
Harry melihat sosok Dedi Mulyadi memiliki visi yang jelas dalam menjalankan pemerintahan di Purwakarta. Sehingga dari pengalaman itu menurutnya Dedi mewakili rakyat yang memiliki gagasan kreatif dan inovatif untuk bangsa ini. Sehingga wajar saja bila dirinya mendorong sesama Korp HMI bisa maju di Pilgub Jabar 2018 dan keluar sebagai pemimpin Jawa Barat.
"Saya lihat Dedi punya visi-misi jelas di Purwakarta, programnya bagus, pro rakyat dan juga kreatif Bupati Dedi punya potensi pimpin Jabar saya yakin itu," kata Harry di Seminar Kahmi Jabar di Balai Citra Resmi Purwakarta (9/3/215).
Menpan RB, Yuddy mengaku optimis Dedi Mulyadi bisa memimpin Jabar terlebih Dedi memiliki program yang bagus untuk rakyat Purwakrta yang ada di Jawa Barat. Sehingga pengalaman memimpin Purwakarta menjadi pengalaman berharga untuk di Jawa Barat.
"Kang dedi sahabat saya, dan saya tahu dia. Dia programnya bagus, saya yakin bisa pimpin Jabar, bahkan saya dan Bang Harry akan dukung Kang Dedi," timpal Menpan, Yuddy seperti dikutip RMOLJabar.
Terpisah seorang aktivis muda Purwakarta, Hamzah FN melihat potensi Dedi maju di Pilgub Jabar 2018 terbuka lebar setelah ia melihat betul dorongan dari publik utamanya pengguna internet dan media sosial menginginkan orang nomor satu di Purwakarta ini bisa tampil di Pilkada Jabar 2018. Tentunya dorongan dari netizen bukan tanpa alasan bila melihat trackrecord Dedi Mulyadi yang terbilang piawai mendapat simpati masyarakat.
Beberapa program Dedi Mulyadi yang sangat disukai masyarakat ialah gempungan diburuan urang lembur yang dengannya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat bisa berjalan cepat dan tepat. Dan itu menjadi inovasi baru pemerintahan di Indonesia, program ini pun mendapat apresiasi dari Menpan RB karena memiliki banyak manfaat untuk masyarakat luas.
"Ya saya kira kalau Bupati Dedi nyalun di daerah lain nggak bisa, soalnya dia sudah dua periode jadi bupati, tapi kalau Gubernur Jabar baru bisa," ungkap Hamzah, seperti dikutip Pojoksatu.id, Kamis (14/5/2015).
Sinyalemen Dedi Mulyadi dianggap cakap memimpin pemerintahan terlihat dari masyarakat daerah lain yang ingin juga meminang Dedi Mulyadi agar memimpin didaerah kabupaten lain. Namun spertinya hal itu tak mungkin mengingat peraturan yang membatasi masa jabatan pipinan daerah hanya dua periode saja.
Terpisah seorang aktivis muda Purwakarta, Hamzah FN melihat potensi Dedi maju di Pilgub Jabar 2018 terbuka lebar setelah ia melihat betul dorongan dari publik utamanya pengguna internet dan media sosial menginginkan orang nomor satu di Purwakarta ini bisa tampil di Pilkada Jabar 2018. Tentunya dorongan dari netizen bukan tanpa alasan bila melihat trackrecord Dedi Mulyadi yang terbilang piawai mendapat simpati masyarakat.
Beberapa program Dedi Mulyadi yang sangat disukai masyarakat ialah gempungan diburuan urang lembur yang dengannya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat bisa berjalan cepat dan tepat. Dan itu menjadi inovasi baru pemerintahan di Indonesia, program ini pun mendapat apresiasi dari Menpan RB karena memiliki banyak manfaat untuk masyarakat luas.
"Ya saya kira kalau Bupati Dedi nyalun di daerah lain nggak bisa, soalnya dia sudah dua periode jadi bupati, tapi kalau Gubernur Jabar baru bisa," ungkap Hamzah, seperti dikutip Pojoksatu.id, Kamis (14/5/2015).
Sinyalemen Dedi Mulyadi dianggap cakap memimpin pemerintahan terlihat dari masyarakat daerah lain yang ingin juga meminang Dedi Mulyadi agar memimpin didaerah kabupaten lain. Namun spertinya hal itu tak mungkin mengingat peraturan yang membatasi masa jabatan pipinan daerah hanya dua periode saja.
Comments
Post a Comment