Gubernur Jabar Ingatkan PNS Harus Netral di Pilkada Jabar

Jabar1.ID |  Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawanmengingatkan para PNS di lingkungan Pemda dan Pemkot untuk tidak ikut turun dalam perhelatan Pilkada serentak di Jawa Barat. Dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah tahun 2015, Aher sapaan Gubernur meminta agar seluruh PNS bersikap netral dalam Pilkada serentak Jabar.

Ia menegaskan upaya itu sebagaimana sudah diatur dalam peraturan kepegawaian dan dipertegas oleh intruksi Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan PNS bersikap netral demi terwujudkan demokrasi yang berkualitas melalui Pilkada Jabar. Dia yakin intruksi itu sangat memenuhi alasan terwujudkan Pilkada yang adil dan transparan bagi siapapun masyarakat yang ada di Jabar.

"Instruksi langsung dari Presiden (Joko Widodo), bahwa gubernur, wali kota, bupati diminta untuk menjaga netralitas PNS untuk memberikan contoh baik," katanya, Rabu 18/11/2015 di Bandung seperti dikutip Merdeka.com

Lanjutnya PNS tidak mesti terjun dalam ranah politik Pilkadaserentak di Jabar. Karena itu dapat mengurangi nilai nilai demokrasi yang selama ini dibangun Negara. Dan pada saatnya nanti PNS akan mengikuti pemilu saat memberikan hak politiknya memberikan suara di balik TPS (Tempat Pemungutan Suara). Karenanya pada prosesi Pilkada serentak Jabar, Aher mengingatkan agar PNS tidak ikut campur atau bahkan memihak kepada salah satu calon dengan terbuka dan mengajak orang lain. Hal itu melanggar peraturan kepegawaian dan mencedrai demokrasi.

"PNS punya hak politik pada saat (pemilihan), tapi dalam prosesnya tentu saja tidak boleh berpihak pada timses, paslon yang ada," ungkapnya.

Ia mengingatkan kembali kepada calon incumbent yang memiliki pengaruh besar pada birokrasi untuk tidak mengajak bawahannya terjun dalam ranah politik di Pilkada Jabar. Karenanya ia meningikan seluruh calon yang maju di Pilkada serentak Jabar agar mengindahkan peraturan dan tidak mengikut sertakan PNS dalam politik langsung. Kompetisi scara sehat menjadi hal utama terwujudkan Pilkada berkualitas di Jabar, selai itu ia yakin bila PNS dibawa bawa dalam ranah politk pelayanan publik akan tergangu dan itu dibenarkan.

"Kontestan agar berkompetisi secara sehat, pelayanan publik tidak terganggu," jelasnya.

Lebih jauh Aher mengingatkan juga kepada aparatur keamanan untuk aktif menjaga terlaksananya Pilkada Jabar yang aman dan kondusif. Utamanya melakukan pengecekan langsung untuk beberapa daerah yang dianggap mendapati adanya bibit konflik dari Pilkada. Karena pada Pilkada serentak seluruh pelaksanaan Pilkada akan dihelat hanya satu kali putraran sebagai mana aturan Pilkada serentak yang ditetapkan oleh KPU.

"Saya tekankan antisipasi keamanan harus di atas yang kita prediksi. Antisipasi satu step di atas statusnya," tandasnya.

Melihat sejarah, Aher sendiri yakin Pilkada di Jabar kan berlangsung aman dan kondusif serta tak menimbulkan konflik berkepanjangan. Sehingga apapun alasannya konflik Pilkada bukanlah jawaban atas selesainya penyelenggaraan Pilkada di Jabar. Melihat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono misalnya, Aher bangga Pilkada Jabar termasuk yang aman dan tidak mengganggu kondusifitas keamana negara.

"Kita bersyukur Jabar aman. Bahkan era (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) SBY pernah bilang kalau urusan Pilkada, Jabar itu paling aman. Kita akan pelihara dan pertahankan," ungkapnya.

Pada tahun ini ada delapan daerah yang menggelar Pilkada serentak Jabar tahun 2015 yaitu, Kabupaten Bandung, Indramayu, Karawang, Cianjur, Tasikmalaya, Depok, dan Pangandaran.